Pertanian dan perdagangan internasional

Yang dimaksud “pertanian” (agriculture) adalah semua kegiatan menghasilkan pangan lewat mengolah tanah, seperti padi, gandum, katun, teh, kopi, coklat, tebu, pisang, dsb. Tetapi dalam pertanian juga termasuk kegiatan memelihara ternak, seperti ayam, sapi, kambing, ikan, dsb. Bahkan akhir-akhir ini usaha mengembangkan bunga juga termasuk dalam pertanian. Maka hasil pertanian mencakup makanan (sayur-mayur, beras, gandum, jagung), serat (katun, wool, sutra), bunga, dst. Kendati demikian, dalam pembicaraan ini definisi itu disempitkan pada hasil mengolah tanah, terutama beras dan gandum.

Mengolah tanah sebenarnya merupakan kegiatan kuno setelah manusia meninggalkan fase masyarakat pastoral, tapi belum masuk ke fase masyarakat industrial. Selama fase agraris yang berlangsung selama kurang-lebih 2000 tahun ini, manusia menggarap tanahnya dan hidup dari tanahnya. Pada masa itu manusia menanam untuk mencukupi kebutuhannya. Menurut Martin Wolf, para petani (peasants) memakai hasil buminya untuk tiga kebutuhan: makan, benih, dan upacara. Dengan kata lain, para petani itu tidak mengadakan jual-beli hasil tanamnya. Pada masa feudal, para petani memang diperas oleh para raja dan sultan, tetapi inipun tidak untuk diperjual-belikan. Kalau toh terjadi pertukaran (exchange), tidaklah melibatkan uang, melainkan tukar-menukar barang (barter). Kehidupan petani pada dasarnya berciri “subsisten,” sekedar mencukupi kebutuhan hidup minimal. (James Scott)

Ketenangan masyarakat agraris ini perlahan-lahan digoyang ketika terjadi perdagangan produk pertanian. Perdagangan hasil pertanian di tingkat global terjadi di sekitar abad ke-14, ketika pelaut-pelaut dari Eropa (Portugis dan Spanyol) berlayar jauh untuk memperoleh rempah-rempah (lada, pala, dsb.). Kepulauan Nusantara (Indonesia) termasuk dalam daftar tempat yang mereka datangi. Barang-barang itu mereka angkut ke Eropa dan diperjual-belikan dengan harga yang tinggi. Lada merupakan komoditas yang sangat mahal, tidak kalah mahal dari emas. Namun pada waktu itu belum ada negara yang berdaulat, sehingga perdagangan pada waktu itu tidak melibatkan negara.

Perdagangan rempah-rempah disusul dengan perdagangan katun pada abad ke-19, lalu teh dan opium. Perkembangan ini tentu saja erat berkaitan dengan Revolusi Industri di Inggris, ketika perkembangan di bidang teknologi juga melahirkan mekanisasi pertanian. Perdagangan katun pantas mendapat perhatian besar di sini karena perdagangan komoditas ini menguasai perdagangan internasional pada abad ke-19. Inggris memperoleh bahan mentah dari India lalu membawanya ke Inggris, dan meng-ekspornya kembali dalam bentuk kain ke India. Ketika India tidak sanggup menyediakan jumlah katun yang diperlukan, Inggris mendapatkan supply katun dari Amerika Serikat yang mempekerjakan buda-budak dari Afrika. Inggris memang mampu memanfaatkan wilayah jajahannya yang luas untuk berdagang katun! (Ingat: the sun never sets in British Empire).

Persoalan perdagangan katun ini merupakan kasus yang paling jelas bagaimana negara penghasil komoditas pertanian ada pada posisi yang lemah. Petani-petani India menghasilkan katun yang murah, kemudian harus membeli lagi kain katun yang diolah di Inggris dengan harga yang berlipat-lipat lebih tinggi. Sementara itu, India yang sudah menjadi jajahan Inggris, dilarang untuk mengolah katun menjadi kain! Dengan demikian, India ditempatkan pada penghasil bahan mentah yang murah, dan pembeli produk dari bahan mentah itu dengan harga yang lebih mahal.

Para ekonom sudah melihat masalah ini dan memberinya nama the falling terms of trade. Hasil penjualan komoditas pertanian ternyata tidak dapat untuk membeli produk dari negara lain, terutama manufaktur. Misalnya, satu kuintal beras tidak dapat dipakai untuk membeli sebuah komputer baru. Pendapat ini juga dikenal dengan nama “Prebisch-Singer Theory” (PST) karena dikemukan oleh dua orang ekonom Raul Prebisch dan Han Singer pada Tahun 1950. Kedua orang itu mengadakan pengamatan selama jangka waktu yang panjang dan melihat bahwa kebutuhan akan barang manufaktur lebih tinggi daripada barang hasil pertanian.

Pada awal tahun 1970-an, harga minyak naik tajam, dan negara-negara penghasil minyak yang sebagian ada di Timur Tengah, kebanjiran dollar. "Petro-dollar" ini ditanam di bank-bank di Utara, dan ini menyebabkan bank-bank itu tergoda untuk meminjamkan uang itu dengan bunga rendah. Godaan itu berhasil menggaet negara-negara Selatan untuk utang, yang salah satunya, untuk membeli komoditas pertanian (pisang, kakao, kopi, minyak sawit). Tragisnya, negara-negara Selatan penghasil komoditas pertanian itu meningkatkan produksinya, sehingga harga komoditas pertanian jatuh terpuruk. Nah, negara-negara Selatan akhirya harus cari utangan baru untuk membiayai pembangunan mereka karena hasil ekspor mereka tidak mencukupi.

Pada akhir 1970-an, harga minyak dinaikkan lagi oleh OPEC. Tapi ini menyebabkan inflasi di negara-negara Utara, sehingga mereka harus menaikkan suku bunga serta mengurangi impor dari negara Selatan, termasuk komoditas pertanian. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sementara harga komoditas pertanian makin turun, permintaan akan komoditas pertanian di negara-negara Utara juga turun. Negara-negara Selatan tidak berkutik: pendapatan dari ekspor merosot, dan utang bertambah. Merekapun masuk dalam "perangkap utang" yang sampai hari ini tidak selesai. (Hungry Corporations, 15)

Dari perspektif lain, PST ini juga membuat teori comparative advantage dari David Ricardo goyah. Kalau benar bahwa negara-negara harus mengadakan spesialisasi untuk dapat menikmati kemakmuran bersama, maka akan ada negara-negara yang akan tetap menjadi negara pertanian, tetapi tidak pernah menjadi negara industri. Negara-negara ini berspesialisasi di bidang pertanian terus. Pada titik ini memang masuk perspektif “pembangunan.” Apakah negara-negara pertanian tidak akan mengalami “pembangunan,” selamanya akan menjadi negara agraris?

Maka persoalan dalam globalisasi saat ini adalah bagaimana globalisasi tidak mengorbankan pertanian, tetapi membantu pertanian. Bagaimana ekspor produk pertanian bagi negara-negara sedang berkembang tetap dapat menguntungkan bagi negara-negara tersebut? Joan Robinson melihat bahwa hampir tidak ada jalan ke luar bagi negara berkembang.